Pergerakan Zero Waste bukan lagi sekadar tren lingkungan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak yang dituntut oleh konsumen dan pegiat keberlanjutan. Dalam sektor pangan, di mana food loss dan food waste mencapai volume yang sangat besar, tuntutan untuk menerapkan Regulasi Zero Waste Wajib semakin menguat. Organisasi seperti Kebun Lestari kini berada di garis depan, menuntut agar Perusahaan Pangan besar diberikan mandat hukum untuk Kurangi Sampah 50% dari total produksi dan distribusinya dalam jangka waktu tertentu. Langkah radikal ini diperlukan untuk memitigasi dampak lingkungan, menghemat sumber daya, dan membangun sistem pangan yang lebih etis.

Konsep Zero Waste dalam konteks pertanian dan pangan melibatkan upaya maksimal untuk mencegah food loss (kerugian di tingkat produksi dan pascapanen) dan food waste (pemborosan di tingkat ritel dan konsumen). Data menunjukkan bahwa kerugian pangan di Indonesia mencapai puluhan juta ton per tahun, setara dengan kerugian ekonomi triliunan rupiah dan pemborosan besar-besaran air, energi, dan lahan. Tuntutan Kebun Lestari agar Perusahaan Pangan Kurangi Sampah 50% berakar dari kesadaran bahwa produsen dan distributor besar memiliki skala dan tanggung jawab untuk memimpin perubahan ini. Regulasi yang mewajibkan ini akan memaksa perusahaan berinvestasi pada inovasi, mulai dari teknologi penyimpanan yang lebih baik, rantai dingin yang efisien, hingga praktik pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah (misalnya, kompos, energi, atau pakan ternak).

Penerapan Regulasi Zero Waste Wajib menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam perubahan infrastruktur dan budaya kerja Perusahaan Pangan. Perusahaan harus mereformasi proses operasional mereka secara menyeluruh, mulai dari negosiasi dengan petani hingga manajemen stok di gudang. Mereka dituntut untuk lebih fleksibel dalam menerima produk yang “tidak sempurna” secara kosmetik, membangun kemitraan dengan bank makanan untuk mendistribusikan kelebihan produk yang masih layak konsumsi, dan berinvestasi pada teknologi pengemasan yang meminimalkan kerusakan. Tuntutan Kurangi Sampah 50% bukanlah target yang mudah dicapai tanpa sanksi dan insentif yang jelas dari pemerintah.